Sementara itu, Ketua Tim Komisi III, Dr. Safaruddin, meminta agar seluruh mitra kerja terkait penegakan hukum di Sultra, seperti Polda, Kejati, dan BNN, memaparkan capaian dan kendala mereka.
“Pak Kapolda, Kajati, dan Kepala BNN silakan disampaikan apa kendala-kendala yang dihadapi,” kata Safaruddin.
Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga terus memperkuat infrastruktur kepolisian.
Ia menyebut, tahun 2025 ini Polda Sultra sedang menggenjot pembangunan gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti), serta merencanakan pembangunan Markas Polres Kolaka Timur.
Selain itu, Didik Agung mengungkapkan masih ada tiga kabupaten yang belum memiliki Polres, yakni Muna Barat, Buton Selatan, dan Konawe Kepulauan.