7. Non-ASN terdata yang tidak hadir mengikuti seleksi.
Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini dilakukan sebagai langkah menghindari pemutusan hubungan kerja massal tenaga honorer. Sistem kerja paruh waktu memungkinkan pegawai menjalankan tugas dengan jam kerja yang lebih fleksibel, sesuai kebutuhan instansi dan kemampuan anggaran yang ada.
Mekanisme pengusulan dimulai dari PPK instansi yang menyampaikan rincian kebutuhan, meliputi jenis jabatan, jumlah kuota, dan kualifikasi yang diperlukan. Usulan ini disampaikan ke MenPAN RB melalui sistem elektronik BKN untuk penetapan dan penerbitan nomor induk PPPK.
Prioritas diberikan kepada tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Namun, tenaga honorer non-database tetap memiliki peluang diusulkan jika memenuhi kriteria dan kebutuhan formasi. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani