3. Penerapan Penuh Global Minimum Tax
Direktorat Jenderal Pajak memastikan penerapan penuh Pajak Minimum Global pada 2026. Kebijakan ini menyasar perusahaan multinasional dengan peredaran bruto konsolidasi minimal 750 juta euro.
“Pembayaran top up tax untuk tahun pajak 2025 dilakukan paling lambat 31 Desember 2026,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.
4. Perluasan Data Keuangan Wajib Pajak
Pemerintah menyiapkan revisi aturan Automatic Exchange of Information untuk memperluas cakupan data rekening keuangan, termasuk e-wallet dan transaksi kripto. Menurut Bimo, langkah ini menyesuaikan standar internasional yang telah diterapkan OECD.
