Menanggapi hal itu, lanjutnya, mantan bakal calon (Balon) Bupati Busel ini berkesimpulan bila jawaban Ketua Pansel yang menyatakan bahwa seluruh proses seleksi sudah diperiksa dan dibenarkan KASN, itu tidak benar.

Untuk menelusuri lebih dalam, La Ode Budi yang kemudian melayangkan surat dugaan pelanggaran sistem merit dalam selter terkait seleksi Sekda tersebut. Surat itu teregister di KASN dengan nomor: 04/JPTP/2022 tertanggal 11 Januari 2022.

Kata dia, kepatuhan Pansel atas sistem merit dalam pelaksanaan selter Sekda Buton Selatan juga mendapat tanggapan dari Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri melalui surat  nomor : 800/1210/OTDA, tanggal 10 Februari 2022. Surat itu telah diterima perwakilan Pemerintah Provinsi Sultra pada tanggal 14 Februari 2022.

Inti surat tersebut, lanjutnya, meminta gubernur selaku wakil pemerintah pusat, bersama Bupati Buton Selatan, untuk mengadakan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran sistem merit pada selter Sekda Kabupaten Buton Selatan, dengan berkoordinasi dengan KASN.

“Kemungkinan hingga hari Jumat (25/2/2022) kemarin, surat Dirjen Otda tersebut belum disampaikan ke gubernur. Buktinya saat gubernur ke Baubau Jumat (25/2/2022), tidak ada Bupati Busel ikut menjemput atau bertemu gubernur. Padahal surat bertanggal 10 Februari itu sifatnya segera,” duga La Ode Budi.