"Berdasarkan penelusuran kami, yang bersangkutan baru 10 bulan menduduki JPT (jabatan eselon 2) dari 2 tahun yang dipersyaratkan oleh peraturan. Jadi Pansel hanya mencari dalih pembenaran seakan Sdr Mustamir Martosiswoyo bukan peserta seleksi Sekda Buton Selatan melainkan untuk pemetaan yang diminta gubernur," terangnya.
Baca Juga: Ridwan Zakariah Sebut Anggaran Jalan Provinsi di Butur Sebesar Rp 50 Miliar
Menurutnya, alasan ini hanya ingin melibatkan gubernur untuk masuk dalam persoalan seleksi Sekda di Busel. Pada akhirnya, masyarakat menilai gubernur turut serta menghancurkan daerah Kabupaten Buton Selatan karena membangun konspirasi KKN.
"Kami berharap gubernur panggil ibu Sekda Provinsi Sultra selaku Ketua Pansel untuk klarifikasi kebenaran bahwa peserta Seleksi Terbuka atas nama La Ode Mustamir Martosiswoyo, SE, M.Si diikutsertakan assessment semata untuk pemetaan kompetensi atas permintaan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Provinsi Sulawesi Tenggara," tegasnya.
"Apabila tidak benar, kami yakin gubernur akan menyampaikan pembatalan hasil assessment karena proses assessment Sekda Busel sudah cacat prosedur mulai dari awal turunnya Rekomendasi KASN Nomor : B.2919/KASN/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 untuk pelaksanaan seleksi Sekretaris Daerah Buton Selatan, dari aspek kepatutan sangat tidak wajar dari waktu turunnya Rekomendasi tanggal 30 Agustus s/d tanggal 14 Desember 2021," tambahnya.
