JAKARTA, TELISIK.ID - Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sultra, Abdul Rasyid Sawal, menyuarakan percepatan pemekaran Kepulauan Buton (kepton) kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dalam kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Minggu (14/12/2019).

"Terkait dengan pemekaran, Papua dipenuhi karena tuntutan. Yang ingin kami sampaikan dari masyarakat kepulauan Buton, haruskah kami rusuh juga agar kepulauan Buton itu mekar," tanya Abdul Rasyid Sawal dengan sedikit mengancam seperti dalam video yang beredar di YouTube.

Sebagai catatan, lanjutnya, pada tahun 1950an, kesultanan Buton resmi menyerahkan kedaulatannya kepada negara Indonesia yang saat itu dijabat, Ir. Soekarno. Dalam pertemuannya di Malino, Soekarno menjanjikan Sultan Buton ke-38, La Ode Muhammad Falihi perlakuan istimewa atau daerah istimewa apabila Buton siap bergabung dengan NKRI seperti hal nya Aceh dan Jogja.

Lebih jauh dikatakan, Buton adalah satu negara. Itu dibuktikan bahwa Buton memiliki mata uang sendiri (kampua), bendera sendiri (longa-longa) dan tak pernah dijajah oleh Belanda.

"Mesti kah kami rusuh agar supaya Kepton ini bisa mekar," tambahnya lagi.