"Jadi masih terdapat 85 persen kuota pupuk subsidi yang belum terserap atau petaninya belum mengambil jatah pupuknya," terangnya, Kamis (2/10/2025).

Bila alokasi pupuk subsidi Kolaka Utara tahun ini tidak terserap 100 persen, Jumarding memastikan kuota pupuk subsidi tahun depan terancam terpangkas dan dialihkan ke kabupaten/provinsi yang lebih membutuhkan.

Imbasnya adalah ketersediaan pupuk subsidi bagi petani Kolaka Utara turut berkurang.

Serapan yang tak mencapai 100 persen tidak hanya mengancam alokasi pupuk, tapi juga dapat memicu terhapusnya nama petani yang sebelumnya terdaftar dalam e-RDKK tahun 2025.

"Bagi petani yang terdaftar pada tahun 2025 dan tidak mengambil pupuknya, potensi namanya hilang di aplikasi e-RDKK tahun 2026. Ini sanksi karena dianggap data yang diusulkan tidak sesuai kebutuhan atau fiktif," kata Jumarding.