Rendahnya serapan pupuk subsidi ini dibenarkan Pengawas Alsintan Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Distanhorti, Hasriani.

Menurutnya, penyebab utamanya adalah faktor ekonomi. Banyak petani yang terdata dalam e-RDKK tidak mampu menebus seluruh jatah pupuk karena keterbatasan dana.

"Letak masalahnya ada pada petani. Pupuk sudah tersedia di kios, tapi mereka tidak mau menebus secara keseluruhan jatah pupuk mereka," ungkapnya.

Kata Hasriani, hingga Agustus 2025, serapan pupuk subsidi jenis NPK Pelangi baru mencapai 13 persen dari 8.752 ton kuota yang disiapkan. Sementara, pupuk Urea dan NPK serapannya sudah melebihi 50 persen.

"Permasalahan ini hanya terjadi pada pupuk subsidi untuk tanaman kakao. Untuk pupuk subsidi pada tanaman pangan, serapannya tidak mengalami kendala yang berarti," terangnya.