Di atas kertas, proyek ini dibungkus dengan narasi “Kepentingan nasional”. Pemerintah menyebut proyek tersebut sebagai solusi untuk ketahanan pangan dan energi Indonesia. Namun di sisi lain, masyarakat adat justru merasa kehilangan ruang hidup, tanah leluhur, dan sumber penghidupan mereka. Film Pesta Babi juga menampilkan dugaan keterlibatan aparat serta kuatnya pengaruh korporasi dalam proyek tersebut. Karena itulah film ini dianggap sensitif dan memicu polemik di tengah masyarakat.
Beberapa media nasional turut memberitakan kontroversi tersebut, termasuk soal pembatasan pemutaran film dan perdebatan tentang kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Polemik film Pesta Babi sebenarnya bukan cuma sekadar film. Ini tentang siapa yang boleh bicara, siapa yang didengar, dan siapa yang dikorbankan demi kepentingan ekonomi dan kekuasaan.
Ketika pemutaran sebuah film dokumenter dibatasi, publik jadi bertanya-tanya, mengapa suara kritik justru dianggap ancaman? Demokrasi selama ini selalu dipromosikan sebagai sistem yang menjamin kebebasan berpendapat. Tapi dalam praktiknya, kritik sering kali diterima hanya selama tidak mengganggu kepentingan pihak yang berkuasa.
Fenomena ini membuat banyak anak muda mulai sadar bahwa kebebasan berpendapat dalam demokrasi ternyata sering bersifat “bersyarat”. Kita boleh berbicara, asal tidak menyentuh kepentingan pemilik modal, proyek negara, atau kelompok elite tertentu. Saat kritik mulai membongkar kepentingan besar di balik sebuah proyek, pembungkaman perlahan muncul dengan berbagai cara.
Film Pesta Babi juga membuka mata publik tentang bagaimana Proyek Strategis Nasional sering kali lebih menguntungkan oligarki dibanding rakyat kecil. Tanah yang seharusnya menjadi ruang hidup masyarakat adat justru berubah menjadi ladang investasi raksasa. Hutan dibuka, masyarakat tersingkir, sementara keuntungan mengalir kepada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kedekatan dengan penguasa.