Dalam pertemuan tersebut, pembahasan lebih banyak difokuskan pada penyelesaian status PPPK Paruh Waktu. Menurut Heru, Sufmi Dasco secara khusus meminta data jumlah PPPK Paruh Waktu yang terdiri atas guru, tenaga kependidikan, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut.
"Pak Sufmi mengatakan akan memperjuangkan PPPK paruh waktu menjadi PNS secara bertahap dimulai dari guru, nakes, tendik, dan tenaga teknis," ungkap Heru.
Sementara itu, Heru menyebut Mensesneg Prasetyo Hadi lebih banyak mendengarkan serta mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan lima forum. Menurutnya, pemerintah bersama DPR RI dan kementerian terkait saat ini tengah menggodok regulasi sebagai dasar penyelesaian proses peralihan PPPK Paruh Waktu menuju PPPK Penuh Waktu.
Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai status, perlindungan, serta kesejahteraan bagi PPPK di seluruh Indonesia. Penyusunan aturan itu juga menjadi salah satu fokus pemerintah bersama DPR RI dalam menyelesaikan persoalan PPPK Paruh Waktu.
Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa pemerintah menargetkan penyampaian arah kebijakan mengenai PPPK dan PPPK Paruh Waktu pada momentum pidato kenegaraan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, 16 Agustus 2026. Momentum tersebut diharapkan menjadi bagian dari penyampaian kebijakan pemerintah terkait penyelesaian status PPPK.