Kesepakatan Jenewa tentang polisi sipil diabaikan sehingga Polri menjadi bagian dari militer/ ABRI pendukung utama rezim. Tindakan arogansi dan ‘main kuasa’ menjadi sesuatu yang biasa saja.

Kemudian sejarah menghendaki lain. Pada 1998 rezim Orde Baru tumbang pada 21 Mei. Secara resmi, Polri dipisahkan dari TNI (ABRI waktu itu), pada 8 Januari 2002 ketika UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian diundangkan.

Tak ada pilihan lain bagi Polri, kecuali mereformasi diri. Pasti tidak mudah, meski pembenahan struktur dalam organisasi, pasti jauh lebih sederhana ketimbang membongkar kultur lama.

Terbukti, ketika masih Kapolri, Tiro Karavian (kini Mendagri) memvisikan Promoter yang “ter”-nya adalah “Terpercaya” dimaknai, “Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), guna terwujudnya penegakkan hukum yang objektif, tranparan, akuntabel, serta berkeadilan” (Syaefurrahman dan Suryadi, 2018: 66).  

Penyakit “kultural” tersebut, selain arogan dan main kuasa serta KKN sebagai realitas yang mengikutinya, masih menjadi hal yang terus-menerus dibenahi sampai 23 tahun kemudian. Sebagai pengganti Tito, Kapolri Idham Azis bahkan merasa penting mengeluarkan Surat Telegram (ST) larangan anggota Polri (bergaya hidup) hedonistik.