Saya meyakini, untuk itu Polri bukan baru 5-10 tahun terakhir berbenah. Tetapi, pembenahan, tak bisa dilakukan sebagian-sebagian yang membuka kurun jeda yang justru membiakkan persoalan baru.
Misalnya, ketika dibentuk jabatan fungsional baru seperti analis jabatan baik bagi brigjen dan kombes, apakah persoalan lain praktis teratasi. Untuk persoalan para brigjen dan kombes itu sendiri, tak juga tuntas. Itu baru pada batas mengatasi jumlah, belum lagi bicara tuntutan kualitas dan kapasitas.
Oleh karena itu, adalah penting untuk konsisten menjalankan pembenahan secara dinamis disertai tuntutan moral, etika, dan norma yang membimbing, agar tidak terjebak “omong doang” (omdo).
Untuk itu, perlu dikancah ulang sebuah strategi dan pemecahan yang menyeluruh, agar solusi tak bersifat sementara. Saya mencoba memberikan highlight yang patut dikaji meliputi:
• Eselonisasi di tingkat pusat yang lazim disebut Markas Besar (Mabes) Polri. Bagaimana dengan levelitas penepatan dalam nomenklatur jabatan di bawah Wakapolri yaitu inspektur pengawasan umum (Irwasum), kepala badan, kepala lembaga, asisten Kapolri, koordinator staf ahli (Koorsahli), dan Kapolda berikut ketentuan yang menyertainya. Ini bukan cuma terkait karir seseorang kombes, tapi mempertimbangkan psikologis dan keteladanan.