• Menjadikan kenaikan pangkat irjen ke komjen, benar-benar ketat sehingga tidak hanya mempertimbangkan senioritas berbasis masa kerja, tahun lulusan  pendidikan awal yang cenderung menjurus ke pengelompokan angkatan/ kelulusan. Demikian pula, pindah ‘rank’ dari kombes ke brigjen.

• Memantapkan tujuan rekrutmen pada setiap level yang meliputi perwira, bintara, dan tamtama sehingga seseorang itu kelak menjadi polisi yang ahli di bidangnya. Pangkat dan jabatan merupakan konsekwensi logis. Misalnya, kapasitas kepemimpinan akan menentukan jabatan dan tanggung jawab, sedangkan keahlian berarti tanggung jawab pada bidangya dan memengaruhi tunjangan penghasilannya. Sehingga, akan ada proporsi moderat antara pejabat dan ahli yaitu kian tipisnya ‘kultur komando’ kecuali menyangkut kewenangan kontrol dan tanggungjawab kelembagaan menyeluruh baik ke dalam dan keluar.

• Rekrutmen untuk dididik tidak menitikberatkan pada pertimbangan memperbanyak jumlah polisi dalam rangka mengejar rasio polisi : jumlah penduduk. Tetapi, tetap ada pengendalian sampai kepada tingkat rekrutmen melalui pendidikan. Hal serupa berlaku pada tiap jenjang pendidikan lanjut bagi binkar.

• Asesmen kecenderungan minat dan keahlian sudah dilakukan sejak awal rekrutmen ketika memasuki pendidikan di semua level, disesuaikan dengan kebutuhan baik jumlah dan mutu. Hal ini erat kaitannya dengan relasi pendidikan awal berdinas dengan berlanjutnya ke binkar selama masa dinas.

• Pengadaan sarana, prasarana, dan perangkat keras yang mendukung kemajuan SDM mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berjalan beriringan dengan perkembangan zaman.