Agar Kapolri tak Lagi Berutang Besar

Jika ini merupakan  politik Negara bagi Polri, selayaknya Polri menjadi lebih baik lagi. Mengingat, menurut Miriam, “Politik  adalah usaha menggapai kehidupan yang baik.” (2008: 17 dan 13). Kepolisian, oleh antropolog Prof. Koentjaraningrat, dimasukkan ke dalam institusi politik (1984: 17).

Pada era reformasi yang sudah menjelang 23 tahun ini, proses pencalonan Kapolri melewati proses Politik; dari Presiden ke DPR RI, kemudian DPR RI mengembalikannya kepada hak prerogatif Presiden untuk suatu penetapan.

Soal “main kuasa”, menjadi persoalan serius. Tumbuh berkembang merambah kemana-mana. Padahal, jauh-jauh hari Loc Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, mengingatkan lewat adagium, "Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely" (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut).

Di Indonesia, menteri masa Orde Baru yang otoritarian-represif, Prof. Emil Salim dalam sebuah wawancara majalah pada 1999 mengakui, “Tidak ada penguasa yang ingin memperkecil kekuasaannya” (Interiew, 1999:32).

Pada masa Orde Baru (1966-1998), sulit terbantahkan bahwa, penguasa nyaris-nyaris absolut sempurna menguasai hajat hidup orang banyak, dari hulu hingga ke hilir, termasuk hukum dan penegakannya.