Politik Indonesia di era Pilpres sangat diwarnai oleh langkah politik Golkar, seperti di era satu dekade Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun satu dekade Presiden Joko Widodo. Meski kadang berseberangan, tetapi tetap saja Golkar selalu berada dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan.
Rasanya, tak mengikutkan Golkar dalam kekuasaan, seperti pemerintah dihantui ketakutan akan kejutan-kejutan di parlemen.
Sebut saja, ketika terjadi dualisme kepemimpinan di pimpinan DPR, pada 2014 lalu. Ketika itu, Partai Golkar masih berada di luar lingkaran kekuasaan, tetapi kemudian terjadi perubahan Golkar berada di dalam lingkar kekuasaan, akhirnya eksekutif dan parlemen kembali mesra tanpa polemik yang menyusahkan eksekutif.
Memang harus diakui, Golkar sangat menguasai panggung Senayan. Ide-ide segar dan “nakal” yang dilontarkan di parlemen, sangat mewarnai perkembangan politik di Indonesia utamanya menjelang Pemilu presiden.
Namun, Golkar bukan partai politik yang bertindak serampangan, langkah politiknya sangat dipikirkan dengan cermat. Partai Golkar tak akan bertindak memaksakan jika peluangnya kecil, seperti yang dilakukan Partai Golkar tak memaksa mengusung calon presiden atau wakil presiden dari internalnya pada Pilpres 2019 lalu, dengan malah mengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencalonkan diri lagi dalam Pilpres 2019 lalu.