Perlu diingat, masalah pandemi COVID-19 ini bukan sekadar masalah kesehatan melainkan juga masalah ekonomi, dan tidak mudah menjalankan pola segitiga keberimbangan ala Presiden Jokowi, ketiganya harus berjalan seimbang yakni prioritas kesehatan, prioritas ekonomi, dan juga pembangunan infrastruktur.
Hal yang juga patut diperhatikan bahwa Presiden Jokowi bukanlah presiden yang tidak gemar melakukan reshuffle kabinet, apalagi bongkar pasang terkait perekonomian. Pada periode pertama saja, ia melakukan empat kali reshuffle kabinet yakni pada 12 Agustus 2015, 27 Juli 2016, 17 Januari 2018, dan 15 Agustus 2018, dan periode kedua ini sudah dua kali melakukan reshuffle pada 22 Desember 2020 dan 28 April 2021.
Ketika periode pertama ia memerintah saja, menteri koordinator perekonomian langsung digeser dari Sofyan Djalil menjadi Darmin Nasution, dan menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala bappenas Andrinof Chaniago diganti Sofyan Djalil. Catatan ini dapat menjadi pembelajaran buat Airlangga Hartarto.
Di sisi lain, yang juga perlu kehati-hatian dalam bertindak, sebab Airlangga juga perlu memahami Presiden Jokowi punya ambisi besar yang terlalu ambisius, misal target ekonomi tumbuh 7 persen pada kuartal II 2021, ini menunjukkan PR pada bulan April, Mei, dan Juni.
Hal lain yang sedikit tak masuk akal adalah keinginan Presiden Jokowi yang di akhir masa jabatannya bahwa Indonesia tak ada lagi rakyat yang miskin, kemiskinan ekstrem hilang di tahun 2024. Padahal dampak dari pandemi COVID-19, perlahan tapi pasti telah meningkatkan kesulitan ekonomi di masyarakat, jika tak ingin dianggap meningkatkan penambahan jumlah rakyat miskin.