Ia berharap materi yang diperoleh selama kegiatan bisa diaplikasikan dan disebarkan di tengah-tengah masyarakat.
"Dengan begitu, bisa menimbulkan kesadaran kolektif bila semua perbedaan harus dihormati tanpa memandang latar belakang seseorang," katanya.
Ketua KIPP Sulawesi Tenggara, Muhammad Nasir mengatakan, pelanggaran pemilu sudah sangat rentan. Apalagi urusan politik uang. Ini adalah pelanggaran yang sangat sulit dicegah. Sebab suara dikonversi dengan uang ratusan ribu.
Para kontestan pemilu, kata dia, menganggap suara masyarakat bisa dibeli dengan uang. Bahkan, kini yang terbaru adalah bansos pemerintah seolah-olah berasal dari kandidat tertentu.
Baca Juga: Update Harta Kepala Daerah Terkaya di Sulawesi Tenggara, Ada yang Punya 42 Tanah dan Bangunan