“Hak atas lingkungan hidup yang baik itu bukan pilihan, tapi hak dasar. Jika itu terancam, maka wajar jika masyarakat melakukan perlawanan,” lanjutnya.

Baca Juga: Viral Link Video Kebaya Hitam No Sensor Gegerkan Medsos, Berikut Penjelasannya

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa mengabaikan suara masyarakat berpotensi memperbesar konflik dan memperdalam ketimpangan antara kepentingan investasi dan perlindungan rakyat.

Akademisi pun mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk tidak hanya melihat Routa dari perspektif ekonomi, tetapi juga dari sisi kemanusiaan, keberlanjutan, dan keadilan sosial.

“Pemerintah harus hadir sebagai pelindung, bukan sekadar pemberi izin. Kalau tidak, maka kepercayaan publik akan terus menurun,” katanya.