Jika Gibran melakukan penyetaraan Paket C, maka tidak ada yang salah dengan mengikuti pendidikan kesetaraan tersebut. Contoh saja, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akhirnya mendapatkan ijazah Paket C jurusan IPS. Susi mendaftar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Pandu Mandiri pada 2015 dan ikut ujian pada 11-13 Mei 2018 (detikcom, 13 Juli 2018).
Pendidikan bukan sesuatu yang memalukan, dan tidak ada kata terlambat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan, serta pendidikan tidak melihat jabatan. Malah dengan Gibran memilih program Paket C, maka ia dapat menjadi contoh terbaik bagi orang-orang yang putus sekolah untuk melanjutkan ke jenjang SMA dengan mengikuti program penyetaraan Paket C tersebut.
Tetapi, justru akan menjadi ironi, apabila seseorang mempertahankan jabatan tertinggi kedua di negara ini, sementara persoalan mendasar mengenai persyaratan pendidikan terus menjadi kontroversi. Jabatan publik seharusnya tidak dipertahankan dengan mengorbankan kepercayaan masyarakat.
Kesadaran Gibran juga dapat dibangun atas munculnya surat terbuka dari 150 guru besar yang mendesak Gibran mundur, surat terbuka ini semakin memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar kegaduhan di media sosial atau kepentingan kelompok politik tertentu. Kalangan akademisi telah ikut menyuarakan kegelisahan mengenai etika, integritas, dan keteladanan dalam kehidupan bernegara.
Surat Terbuka dari para guru besar yang menyampaikan kritik secara terbuka, semestinya juga pemerintah meresponsnya sebagai peringatan serius. Ini merupakan persoalan kehormatan institusi kelembagaan negara dari lembaga eksekutif dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.