Olehnya itu, ia berharap semua elemen masyarakat harus bersabar menunggu diterbitkannya PP yang menjadi pedoman pelaksanaan UU Ciptaker. Pengaturan lebih jelas tentang pelaksanaan UU Ciptaker nantinya akan tergambar dari Peraturan Pemerintah, termasuk Perda.
"DPR dan Pemerintah telah menjelaskan dan memberi keyakinan bahwa UU Cipta Kerja yang mencakup 15 bab dan 174 pasal itu sama sekali tidak bertujuan mencelakai atau merugikan pekerja. Namun, untuk menghindari polemik, Pemerintah pusat maupun Pemda hendaknya memberi ruang bagi masyarakat untuk tetap memberi masukan," jelasnya.
Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini melanjutkan, masyarakat, mahasiswa dan buruh agar tidak termakan dengan hoaks, misinformasi serta disinformasi seputar UU Ciptaker ini. Pasalnya, ketidakpahaman masyarakat akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang ingin memecah belah persatuan bangsa.
"Saat ini banyak hoaks, misinformasi dan disinformasi terkait UU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat. Semisal, disebut upah minimum, cuti haid, cuti hamil, hak atas cuti dihilangkan ataupun tidak ada batasan waktu kerja. Semua itu tidak benar. Saya berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan informasi hoaks yang jauh dari kebenaran," pungkas Bamsoet. (C)
Reporter: Rahmat Tunny
