2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, terdaftar hingga batas akhir penilaian, yang ditetapkan pada April 2025.
3. Menerima upah maksimal Rp 3,5 juta per bulan, atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah masing-masing.
4. Bukan ASN, TNI, maupun Polri, agar program tetap fokus pada sektor pekerja swasta.
5. Tidak menerima bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).
