Baca juga: Balapan Liar, Polisi Jaring Puluhan Motor

Terkait pembiayaan yang harus ditanggung oleh para sopir angkutan umum yang mayoritas masih menggunakan mobil kredit. Junus berjanji akan mencari solusi terkait dampak yang ditimbulkan dari sisi pendapatan, akibat penutupan akses tersebut.

"Jujur, kebijakan penutupan akses ini memang berdampak bagi pendapatan sopir. Olehnya itu, kami telah berkomunikasi dengan Tim Satgas COVID-19, kami juga telah melakukan pendataan bagi mereka yang terdampak dengan Permenhub Nomor PM 25 tahun 2020. Datanya sudah ada dan kami telah bersurat ke Dinas Sosial Kolut mudah-mudahan bantuan tersebut secepatnya terealisasi," terangnya.

Tidak hanya angkutan umum lintas kabupaten, angkutan umum lintas provinsi (AKAP) yang selama ini beroperasi dari Kabupaten Toraja, Sulsel menuju kabupaten-kabupaten yang di Sultra berupa bus akan mendapat surat dari Kadishub.

"Sebenarnya mobil lintas provinsi itu izin trayeknya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan sehingga pemutusan operasionalnya itu bukan kewenangan Pemkab. Kewenangan Pemkab hanya sebatas pengaturan ketika kendaraan tersebut melewati wilayah kita," jelas Kadishub.