JAKARTA, TELISIK.ID - Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung, mengungkapkan bahwa PP Muhammadiyah telah setuju untuk menerima izin tambang dari pemerintahan Presiden Jokowi.
Keputusan ini dicapai melalui rapat pleno PP Muhammadiyah yang digelar sekitar pertengahan bulan Juli ini. Azrul menjelaskan bahwa di Muhammadiyah berlaku asas kolektif kolegial, sehingga meskipun ada yang tidak setuju, keputusan yang diambil bersama harus diterima oleh semua pihak, seperti dilansir dari cnnindonesia.com, Jumat (26/7/2024).
Azrul menyatakan bahwa Muhammadiyah ditawarkan untuk mendapatkan hak izin tambang oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah memiliki pertimbangan tertentu dalam menawarkan tambang kepada Muhammadiyah, mengingat kontribusi besar organisasi ini kepada negara selama ini.
Namun, Muhammadiyah tidak serta merta menerima tawaran ini. Mereka melakukan kajian mendalam dari berbagai aspek seperti ekonomi, bisnis, sosial, budaya, hukum, HAM, dan lingkungan selama tiga bulan terakhir.
Keputusan Muhammadiyah menerima izin tambang didasarkan pada kebutuhan Indonesia yang masih belum mampu melakukan transisi energi. Azrul berpendapat bahwa ketergantungan pada batu bara masih penting untuk mencegah dunia dari gelap gulita.