Rini menjelaskan bahwa pada periode sebelumnya pemerintah sebenarnya telah memberikan alokasi formasi yang cukup besar kepada Kementerian Agama dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara. Hal itu terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ketika pemerintah membuka formasi CPNS dan PPPK dalam jumlah besar.
Pada periode tersebut, pemerintah membuka sekitar 2,3 juta formasi aparatur sipil negara yang terdiri dari CPNS dan PPPK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 110.553 formasi dialokasikan untuk Kementerian Agama.
“Itu paling besar di antara seluruh kementerian dan lembaga. Formasi PPPK saat itu diutamakan untuk guru dan tenaga kesehatan,” kata Rini.
Ia menjelaskan bahwa pada periode tersebut pemerintah berupaya mengakomodasi kebutuhan aparatur sipil negara dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama. Setiap instansi diberikan kesempatan menyampaikan kebutuhan formasi yang dianggap diperlukan.
“Jadi waktu itu Kementerian Agama mengusulkan berapa, kita kasih karena memang instansi yang mengusulkan formasinya,” ujarnya.