Alih Status PPPK Paruh Waktu ke ASN Penuh Resmi Diatur PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026, Ini Mekanisme dan Syaratnya

Baca Juga: Kemendes PDT Kucur Anggaran Rp 2,5 Miliar per Desa 2026-2031, Berikut 7 Kriterianya

Melansir JPNN, Sabtu (4/7/2026), dalam PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 dijelaskan bahwa PPPK Paruh Waktu merupakan warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan.

Skema tersebut disiapkan sebagai masa transisi menuju pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu sesuai kebutuhan instansi dan kemampuan anggaran pemerintah.

Pemerintah juga menetapkan bahwa PPPK Paruh Waktu dapat mengisi jabatan nonmanajerial sesuai kebutuhan instansi.

Jabatan tersebut meliputi guru, dosen, tenaga kesehatan, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, penata layanan operasional, serta jabatan nonmanajerial lainnya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.