4. Mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK, tetapi belum dapat mengisi lowongan kebutuhan jabatan.
Selain mengatur syarat pengangkatan, regulasi tersebut juga memuat ketentuan mengenai perpindahan instansi. Pada Pasal 22 disebutkan bahwa PPPK Paruh Waktu yang mengajukan pindah instansi dinyatakan mengundurkan diri.
Sementara itu, Pasal 23 mengatur kondisi apabila terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Dalam keadaan tersebut, PPPK Paruh Waktu yang kompetensinya masih dibutuhkan dan masa perjanjian kerjanya belum berakhir dapat dipindahkan ke unit lain yang membutuhkan sesuai kompetensinya. Penyesuaian unit dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah memperoleh persetujuan Menteri.
Bab VI PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 secara khusus mengatur pengalihan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Pada Pasal 24 disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengusulkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja.