Pilihan ini diyakini dipilih sebagai strategi politik Presiden Prabowo untuk merangkul elemen oposisi, menyatukan kekuatan-kekuatan politik pasca-pemilu yang masih memilih berada di luar pemerintahan dengan terus mengkritisi pemerintahan. Tulisan ini ingin membahas dampak yang dihadirkan dari pemberian amnesti dan abolisi utamanya pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Pemberian Amnesti dan Abolisi Bersifat Kompromi Elitis
Hasto dan Tom Lembong diketahui masing-masing merupakan representasi dari dua kutub yang sebelumnya berseberangan dengan pemerintah. Hasto sebagai Sekjen PDIP, partai utama di luar koalisi Prabowo, sedangkan Tom Lembong sebagai eks pejabat ekonomi era Jokowi yang dekat dengan kalangan oposisi seperti Anies Baswedan.
Dengan memberikan amnesti dan abolisi, Presiden Prabowo berharap dapat memperkuat simbol rekonsiliasi nasional serta mengurangi resistensi politik dari kelompok oposisi terhadap pemerintahannya. Tindakan dari pilihan ini memantulkan persepsi publik bahwa hukum seolah diabaikan lalu diganti dengan “kompromi elitis” dan juga pertukaran kepentingan politik.
Pilihan ini juga memicu reaksi publik yang mempersoalkan telah terjadinya paradoks pengelolaan pemerintahan Prabowo, dari gembar-gembornya Presiden Prabowo yang akan memberantas korupsi tetapi nyatanya ketika menyangkut elite politik, malah pengabaian penegakan hukum untuk koruptor dipilih demi kepentingan politik semata melalui pemberian amnesti dan abolisi tersebut.