Publik berharap jangan sampai “hukum tanpa pesanan politik” hanya berlaku pada elite tertentu, pada waktu tertentu saja, sekadar untuk menampilkan citra pemerintah baik semata. Juga publik berharap bahwa proses pemberantasan korupsi benar-benar dapat dilakukan dengan baik dan tepat, tanpa adanya diintervensi oleh kekuasaan dari penguasa.

Jadi saat ini, harus diakui memang ada ruang untuk optimisme. Namun, upaya memerdekakan hukum dari intervensi politik harus ditunggu dan untuk diuji lewat kebijakan konkrit, seperti apakah ke depannya akan adanya kepedulian dalam penegakan hukum, sekaligus pembenahan institusional kelembagaan hukum secara menyeluruh. Jika tidak, harapan ini akan tinggal sebagai retorika politik narasi publik, bukan transformasi nyata dilakukan pemerintah.  

Harapan Pemerintah dari Keputusan Rekonsiliasi

Langkah strategis politik yang dilakukan Presiden Prabowo berpotensi membuka babak baru dalam hubungan antara pemerintahan Prabowo dan PDIP, memungkinkan hubungan keduanya akan semakin harmonis. PDIP juga sudah menyatakan sikap mendukung pemerintah.

Pemberian Amnesti kepada Hasto yang merupakan Sekjen PDIP bisa dimaknai sebagai upaya rekonsiliasi politik tingkat tinggi. Harus diakui bahwa dalam politik Indonesia, keputusan pemberian amnesti tersebut adalah langkah elegan untuk mencairkan ketegangan, membuka jalur komunikasi, bahkan mengundang PDIP ke dalam orbit kekuasaan.