Artinya, Prabowo sedang membuka pintu koalisi untuk menuju terjadinya koalisi resmi. Bagi Pemerintah pemberian amnesti adalah strategi "menarik lawan sekutu.” Presiden Prabowo menyadari, PDIP adalah kekuatan besar yang tidak bisa diremehkan, apalagi PDIP mempunyai struktur partai yang kuat dan solid hingga akar rumput.

Memberikan amnesti kepada sekjennya, menunjukkan bahwa Prabowo ingin mendorong PDIP keluar dari oposisi dan menjadi bagian dari koalisi pemerintah, juga dalam upaya membangun stabilitas nasional. Ini sangat penting untuk penguatan pemerintahan, sebab Prabowo menginginkan pemerintahannya tidak adanya oposisi.

Dari sisi PDIP terjadi pilihan dilematis. Amnesti memang baik bagi keberlanjutan PDIP dalam organisasi, buktinya Kongres ke-6 PDIP langsung terwujud pasca Hasto dibebaskan dengan amnesti meski dikosongkan sementara jabatan Sekjen PDIP, tetapi bukan tidak mungkin Hasto menjabat kembali sebagai Sekjen PDIP, saat ini dikosongkan karena Hasto telah gabung saja itu narasi yang beredar di media massa.

Baca Juga: Pemerintahan Prabowo Tanpa Oposisi

Namun repotnya adalah akan muncul pertanyaan publik tentang kekonsistenan PDIP dalam menyatakan sebagai kekuatan penyeimbang dengan tidak berada di pemerintahan. Ditenggarai PDIP akan memilih kooperatif dengan tetap kritis, kritis ini dinilai sambil melihat perkembangan politik di parlemen dengan penilaian keuntungan semata, jadi PDIP tidak berada di dalam koalisi pemerintahan tetapi mendukung pemerintahan.