Hubungan Prabowo dan PDIP pasca amnesti Hasto berpotensi menjadi lebih semakin hangat dan juga pragmatis. Ini membuka ruang kerja sama strategis, meskipun belum tentu dalam bentuk koalisi resmi, dan juga belum tentu pemerintah tidak akan dikecewakan dalam sekali waktu. Dari pemberian Amnesti terhadap Hasto, Presiden Prabowo tampak sekali ingin membangun stabilitas nasional dengan mengurangi resistensi politik utamanya merangkul seluruh partai politik yang lolos parlemen.

PDIP juga menikmati dari hubungan harmonis dengan pemerintah, sebab bagi PDIP terdapat fakta bahwa Prabowo benar-benar bisa dikontrol oleh PDIP, tak bisa dimungkiri tekanan PDIP yang menganggap kasus Hasto merupakan bentuk politisasi hukum dan dorongan internal elite-elite politik agar PDIP melawan atas vonis Hasto seperti dinarasikan perlu adanya kudatuli jilid II, ternyata membawa hasil berupa amnesti bagi Hasto dari Presiden Prabowo. Kesan ini memantul di publik, kenyataannya PDIP lebih kuat mengendalikan pemerintahan dan juga lebih kuat mengendalikan Presiden Prabowo ketimbang Jokowi.

Harus diakui bahwa sikap keras Hasto terhadap Jokowi selama ini menunjukkan bahwa PDIP ingin membentuk garis batas yang jelas dan keras antara Megawati sebagai simbol organisasi dan Jokowi sebagai kader “pengkhianat” partai. Ditenggarai perilaku Hasto pasca Amnesti, kritik Hasto akan memungkinkan semakin menjadi-jadi kepada Jokowi dan keluarganya, meski kritik Hasto lebih didasari emosional ketimbang kepentingan partainya.

Jadi, diyakini meskipun diberi amnesti oleh Presiden Prabowo, tidak berarti Hasto akan melunak terhadap Jokowi dan keluarganya. Justru, ia akan berusaha menguatkan posisi PDIP sebagai partai yang “dikhianati” Jokowi tetapi tetap kuat berdiri sendiri dan berada di luar pemerintahan. Hasto juga akan semakin percaya diri menyerang Jokowi, karena amnesti ini terkesan Presiden Prabowo mendukung dirinya untuk terus menyerang Jokowi.

Fakta ini yang akan membahayakan bagi Prabowo, sebab hubungannya dengan Jokowi akan menuju kerapuhan. Jadi diperkirakan Prabowo nantinya akan mengalami kesulitan mengayuh dari dua kepentingan yang berbeda antara Hasto dan PDIP dengan Jokowi. (*)