Salah satu langkah progresifnya adalah mendorong 17 kabupaten/kota memiliki fasilitas rumah autis dengan terapis profesional, dibiayai APBD.

"Anak-anak ini tidak boleh menunggu. Negara harus bergerak.” ujarnya  

Sepanjang kariernya, Andi Saenuddin tidak tampil sebagai politisi yang suka panggung dan retorika publik. Gayanya lebih administratif: berbasis data, berhati-hati, dan dekat dengan persoalan lapangan.

Ia memandang DPRD bukan hanya pengawas, tetapi bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana mandat Undang-Undang 23/2014.

Dengan perspektif itu, politik bukan tentang seberapa tinggi jabatan diraih, tetapi seberapa besar masalah yang bisa dikurangi.