"TNI tidak boleh berpolitik praktis, siapapun. Itu juga bagian yang kita minta komitmen nanti," kata Effendi Simbolon usai uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Komplek Gedung DPR-RI, Sabtu (6/11/2021).
Meski tidak boleh berpolitik, namun Effendi mengakui TNI tetap digerakkan oleh politik. Yang dimaksud politik tersebut adalah kebijakan eksekutif dan legislatif.
Baca Juga: Gantikan Marsekal Hadi Jadi Panglima TNI, Ini Rekam Jejak Andika Perkasa
Baca Juga: Komisi II DPR Desak KemenPAN-RB Gelar Ulang Tes CPNS, Ini Penyebabnya
"Tidak boleh berpolitik praktis, tetapi mereka digerakkan oleh politik negara, yaitu oleh kebijakan pemerintah dan DPR RI," ujarnya.