Meski demikian, hasrat para nelayan untuk menikmati tambat labuh baru tertahan sementara waktu, sebab anggaran pembangunannya bergeser ke perubahan anggaran tahun ini.
Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Kolaka Utara, Muhsin menuturkan, anggaran pembangunan tambat labuh tidak melekat di instansi Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Tenggara, melainkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Sulawesi Tenggara.
"Beberapa waktu lalu saya ke Kantor Dinas PUPR Kolaka Utara minta bantuan ke sekertaris untuk mengecek anggaran pembangunan tambat labuh. Kata dia anggarannya masuk di perubahan," jelas Muhsin, Jumat (4/8/2023).
Kata dia, pihaknya bersama tim teknis PUPR Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengunjungi lokasi pembangunan dan melakukan pengukuran.