Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Horas Mauritz dalam acara pemantapan koordinasi perencanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, Mei lalu, dilansir dari Kompas.id menyampaikan, pemda diharapkan sudah mencicil pengalokasian dana hibah pilkada sejak awal tahun 2023.
Pengalokasian di awal tahun diperlukan agar pencairan tak terhambat dan mengganggu pelaksanaan tahapan pilkada. Tidak seperti pemilu yang diselenggarakan dengan dana APBN, biaya pilkada dibebankan pada APBD.
Baca Juga: Guru Ngaji dan Kyai Tapal Kuda Jawa Timur Dukung Demokrat di Pemilu 2024
"Dalam Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024, pemda diminta memberikan dana hibah dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPU atau Badan Pengawas Pemilu provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Horas.
Menurut dia, tahun ini, pemda semestinya sudah mengalokasikan sekurang-kurangnya 40 persen anggaran pilkada yang diusulkan penyelenggara pemilu. Sebanyak 60 persen kekurangannya dialokasikan dalam APBD tahun 2024.