Baca Juga: Periksa Pengelolaan Keuangan Desa, Inspektorat Butur Ingatkan Kades Patuhi Undang-Undang
Sebab, berdasarkan gambaran dari daerah lain, biaya Pilkades satu desa antara Rp 14 juta hingga Rp 20 juta.
"Kita akan rapat kerja dulu dengan DPMD, apakah anggaran Rp 4 miliar itu realistis atau tidak," kata Ikhsanuddin.
Ketua Fraksi Gerindra itu berharap, anggaran Pilkades bisa di sub dari Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga tidak terlalu membebankan keuangan daerah.
"Seperti apa modelnya, nanti kita putuskan dirapat," timpalnya.
