“Kerusakan hutan tersebut, disebabkan karena perusahaan tambang tidak melakukan SOP pertambangan secara optimal, termasuk melakukan rehabilitasi dan reboisasi terhadap lahan yang telah mereka keruk," imbuhnya.

Menurutnya, pengelolaan tambang yang tak sesuai regulasi, menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Terutama di Konawe dan Konawe Utara. Pihaknya sudah berkali-kali menemukan pengelolaan tambang yang serampangan saat kunjungan lapangan.

““Ada perusahaan tambang sudah lakukan pembukaan lahan puluhan hingga ratusan hektar, namun belum melakukan reklamasi. Ini kan termasuk kejahatan lingkungan,” tegas Haerul Saleh kepada Telisik.id saat melakukan kunjungan kerja bersama komisi III DPR RI di Polda Sultra.

Tak bisa dipungkiri, kata Haerul Saleh, bencana banjir akibat pengelolaan tambang yang tak benar.

“Ke depan, langkah pencegahan yang paling konkrit adalah merealisasikan reklamasi terhadap sisa proses penambangan yang telah dilakukan,” katanya. (B)