BUTON SELATAN, TELISIK.ID - Mantan ketua pansus hak angket DPRD Buton Selatan (Busel), La Hijira, meminta kepada pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti rekomendasi pansus yang telah diserahkan beberapa waktu lalu.

Hal ini dikatakan La Hijra menyusul adanya amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, Senin (14/12/2020) kemarin, yang menolak gugatan bupati Busel, La Ode Arusani dan anggota DPRD Busel partai PDIP, Dodi Hasri yang menilai SK pembentukan pansus tersebut tidak sah.

"Menurut saya, gugatan itu sudah pasti akan ditolak, sebab objek gugatannya sudah tidak ada karena masa kerja pansus sudah selesai. Artinya, pansus itu sah. Dan rekomendasi pansus itu wajib di tindaklanjuti walaupun tidak terjadi pemakzulan. Sebab, inti dari paripurna itu adalah pemakzulan," beber legislator Golkar itu saat dikonfirmasi, Selasa (15/12/2020).

Ia menambahkan, pimpinan DPRD harusnya lebih dulu mengundang seluruh anggota untuk melakukan rapat paripurna. Persoalan quorum atau tidak itu persoalan keseksian.

"Yang jadi soal, sampai saat ini pimpinan tidak pernah mengundang. Persoalan hadir atau tidak itu hak anggota yang 20 orang itu," tegasnya.