Untuk itu, kata dia, pihaknya mengharapkan adanya pembenahan terhadap mekanisme pembayaran honor, besaran honor dan biaya operasional kendaraan. Perlu ada keseimbangan antara kewajiban dan hak-hak yang harus operator dapatkan.
Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah setempat memasang target tarif retribusi sampah sebesar Rp 4.500.000 per bulan setelah sebelumnya hanya berkisar Rp 300.000 sampai Rp 500.000 per bulan.
Target ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan.
Tarif retribusi yang ditargetkan ini juga sudah sesuai dengan struktur dan perubahan besarnya tarif. Namun setelah ditelisik lebih jauh, target ini rupanya tidak berjalan sama dengan kesejahteraan para operator kendaraan roda tiga pengangkut sampah yang saban hari kerjanya memungut, mengantar dan membuang sampah ke TPS serta menagih retribusi demi kebutuhan PAD Manggarai.
Kebijakan itu membawa kesan bahwa pemerintah sibuk mencari PAD ketimbang memperhatikan kesejahteraan operator roda tiga.