“Bayangkan, di DPRD saja kami melihat banyak kekosongan jabatan, tapi pemprov seperti tidak peduli,” katanya.
Syahrul menyoroti beberap jabatan kepala dinas di organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum definitif, meski kondisi tersebut telah berlangsung lama.
“Seharusnya, jika pemprov segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD, semua kepala dinas dan kepala bidang yang belum definitif sudah bisa didefinitifkan,” tegas Syahrul.
DPRD Sultra sendiri telah mengadakan dua kali rapat paripurna yang merekomendasikan kepada Pemprov Sultra untuk segera mengisi kekosongan jabatan dan menetapkan para pejabat secara definitif. Rekomendasi tersebut juga didukung oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Namun, dua rekomendasi DPRD dan rekomendasi KASN itu tampaknya diabaikan,” ungkap Syahrul, sambil berharap perhatian dari Pemprov Sultra.