Menurut Syahrul, kondisi pemerintahan yang tidak stabil dapat memengaruhi keuangan dan anggaran di seluruh OPD.
“Misalnya, hasil evaluasi dan koreksi APBD oleh Kementerian Dalam Negeri yang mencakup perjalanan dinas. Sekarang sedang dilakukan perbaikan dan pengurangan,” beber Syahrul.
Ia berharap agar Pemprov Sultra segera merespons rekomendasi dewan dan KASN serta melantik pejabat definitif, demi keberlangsungan pemerintahan yang lebih baik di Sulawesi Tenggara. (C)
Penulis: Sigit Purnomo
Editor: Mustaqim