Baca juga: Lidah Jokowi Keseleo Sebut Provinsi Padang, Netizen: Lebih Pintar Anak Kelas 5 SD
Tax Amnesty jilid I saja hingga sekarang, lanjut alumnus HMI ini, belum ada laporannya dan dampaknya bagi peningkatan APBN. Karenanya, pihaknya menolak tegas rencana pemerintah untuk kembali meneruskan kebijakan Tax Amnesty jilid II.
Kata dia, tax amnesty jilid I dilakukan tahun 2016. Jika diberlakukan lagi dalam waktu dekat, bisa menimbulkan para wajib pajak makin tak patuh memenuhi kewajibannya, karena mereka berpikir, tunggu waktu pengampunan atau pengampunan pajak, sehingga sebaiknya kebijakan tax amnesty tak perlu dilanjutkan, terlebih negara perlu tambahan pendapatan dari sektor pajak.
Fauzi yang juga anggota Banggar DPR-RI ini, meminta pemerintah menggulirkan sunset policy alih-alih tax amnesty. Sunset policy dianggap lebih aman dan berkelanjutan untuk dimasukkan di dalam kerangka konsolidasi kebijakan fiskal tahun 2022.
Pasalnya, diskon pajak pada sunset policy masih di kisaran 15 persen. Tentu besaran diskon ini berbeda dari tax amnesty yang diskonnya bisa mencapai 2 persen dan pada tahun 2023 diharapkan bisa menormalkan defisit fiskal diangka 3 persen dari PBD.
