"Jadi, yang akan diselesaikan pemerintah tinggal 237.196 guru honorer saja," kata Dirjen Nunuk.
Nunuk mengakui bahwa belum optimalnya usulan kebutuhan guru dari pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab belum tercapainya target pengangkatan PPPK. Dalam struktur kewenangan, pemerintah daerah memiliki peran utama dalam mengusulkan formasi, melakukan pengangkatan, hingga redistribusi guru.
Kemendikdasmen, lanjutnya, berfungsi sebagai instansi pembina yang memberikan rekomendasi kebutuhan. Proses ini melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.
Meski demikian, pemerintah pusat memahami kondisi daerah yang memiliki keterbatasan fiskal. Banyak pemerintah daerah harus membagi anggaran untuk kebutuhan lain seperti pembangunan infrastruktur yang juga menunjang kegiatan pendidikan.
Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah melalui Prabowo Subianto telah menyusun rencana jangka menengah dan panjang yang mencakup pembenahan tata kelola guru. Sistem baru ini mengatur pembagian kewenangan antara pusat dan daerah secara lebih terstruktur.