Kemendikdasmen akan berperan sebagai pengusul formasi sekaligus distributor guru, sementara pemerintah daerah tetap menjadi pembina. Skema ini memungkinkan redistribusi guru ASN ke daerah yang kekurangan, bahkan lintas provinsi.
Baca Juga: Pemprov Sultra Tak Rekrut CPNS 2026, PPPK Bakal Dievaluasi Imbas Beban Anggaran
"Itu angin segarnya, tata kelola guru diatur bersama sehingga Kemendikdasmen juga bisa menutupi kekurangan guru ASN," ucapnya.
Setiap tahun, sekitar 60 ribu hingga 70 ribu guru ASN memasuki masa pensiun. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan tenaga pengganti terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Kemendikdasmen mendorong agar kekosongan tersebut diisi melalui rekrutmen baru.
Namun demikian, seleksi yang diutamakan ke depan adalah melalui jalur CPNS, bukan PPPK. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian status bagi guru sekaligus memperkuat sistem pendidikan nasional secara berkelanjutan. (C)