“Pada media sosial pribadinya (Juli Antoni) mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat Prabowo-Gibran,” kata Bambang.
Ketua Tim Hukum Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir, berencana menghadirkan beberapa menteri yang terlibat pelanggaran dengan berbagai upaya memenangkan Prabowo-Gibran di Pemilu 2024. Namun, Ari menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim MK yang berwenang untuk menghadirkan.
“Perlunya menghadirkan para pihak terkait untuk menceritakan fakta sebenarnya. Masyarakat harus tahu bagaimana penggunaan anggaran negara serta keterlibatan menteri sosial dalam penyaluran bantuan sosial,” jelas Ari.
Selain berharap bisa menghadirkan para menteri, tim hukum Anies-Muhaimin juga akan menghadirkan saksi-saksi dan ahli yang mengetahui persis kecurangan selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
Kendati begitu, Ari tak menampik tak sedikit di antara para saksi yang akan dihadirkan mendapat intimidasi agar tidak mengungkap kecurangan di MK.
