Kondisi pasca pemilihan umum (pemilu) 2019 lalu, seakan menjadi konvensi ketatanegaraan, hal ini juga dilakukan oleh Prabowo Subianto pasca terpilih di Pemilu 2024 kemarin.
Prabowo berusaha mengajak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk bergabung dalam pemerintahan. Meskipun faktanya pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto belum terlaksana.
Tetapi setidaknya ada dua nama tokoh yang memang sangat dekat dengan PDIP meski bukan kader PDIP, mereka diangkat untuk mengisi pos kementerian dan lembaga negara. Tulisan ini ingin membahas hubungan dari representasi politik dengan kiprah partai politik dan hak prerogatif Presiden dalam membangun postur pemerintahannya.
Memborong Partai Politik
Presiden terpilih Prabowo memang mengutarakan bahwa dirinya ingin bekerjasama dengan mengajak semua pihak utamanya juga partai-partai politik untuk bergabung dalam kabinetnya. Prabowo menganggap apa yang dilakukan oleh PDIP dan Jokowi pada periode 2019 lalu, adalah hal yang baik, perilaku ini dijadikan Prabowo layaknya konvensi ketatanegaraan.
