Jelas sikap dan perilaku Presiden Prabowo menunjukkan di Indonesia, dengan sistem multi partai menyebabkan Presiden tidak bisa hanya mengandalkan electoral support yang memang besar diraih oleh Prabowo-Gibran sebesar 58,59 persen, sehingga membutuhkan political support berupa dukungan dari partai-partai politik.
Wajar akhirnya di kepala Presiden kita selama ini seakan telah adanya dikotomi antara negara Indonesia dengan negara-negara Barat dalam pemahaman demokrasinya. Jika di negara-negara Barat dianggap mengagungkan individualisme dan liberalisme, maka sistem politik yang cocok bagi Indonesia adalah yang sesuai dan tidak bertentangan dengan kultur bangsa Indonesia, yakni kekeluargaan (atau disebut demokrasi ala Indonesia).
Inilah yang membuat pembicaraan oposisi tidak dikenal di negeri ini, bahkan yang ada adalah semua partai-partai politik bekerjasama untuk membangun negeri ini. Kecuali partai politik itu yang menyatakan dirinya tidak mau mendukung pemerintahan.
Hal ini berlaku bagi partai-partai politik yang memperoleh kursi di Parlemen Senayan, maupun yang tidak mendapatkan kursi di parlemen, bahkan hingga yang tidak lolos sebagai peserta pemilu di Indonesia.
Akhirnya, dengan bahasa sederhana, selama menyatakan mendukung Presiden terpilih, maka jabatan-jabatan strategis dapat dibagi-dibagi, jika kurang bisa dihadirkan hal baru untuk mengakomodir orang-orang maupun partai politik pendukung pemerintah.