"Diawal itu APBD disepakati di mejanya DPRD Kota Kendari sekarang mereka bentuk pansus," kata Fardin.
Ia menduga hal ini berhubungan dengan perubahan pokir DPRD Kota Kendari yang saat ini teknisnya diatur oleh dinas terkait.
"Salah satu data kami yaitu perubahan teknis pokir DPRD Kota Kendari. Sebelumnya mamang kami apresiasi atas tindakan tegas yang diambil, namun dengan membuat pansus, saya rasa ini kejanggalan karena APBD itu disepakati bersama," tegasnya.
Sehingga, pihaknya akan tetap mengawal masalah tersebut sampai menemukan titik permasalahannya, dan akan bertandang di DPRD Kota Kendari untuk mendesak agar buka-bukaan terhadap langkah yang diambil.
Pembina AP2 Sultra, La Ode Hasanuddin Kansi mengingatkan kepada Pj Wali Kota Kendari agar berhati-hati dalam mengelola APBD Kota Kendari.