Pada pertengahan 2024, Kementerian Kesehatan merilis hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023: prevalensi stunting nasional 21,5%, turun tipis 0,1 poin dari 2022. Tren ini melanjutkan penurunan dari 30,8% (2018), 27,7% (2019), 24,4% (2021), hingga 21,6% (2022). Namun, capaian ini tidak merata: 19 provinsi berhasil menurunkan prevalensinya, sementara 15 provinsi lain justru naik, dengan lonjakan tertinggi di Nusa Tenggara Timur, dari 35,3% menjadi 37,9%, disusul Papua, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Kenaikan di sejumlah provinsi tidak lepas dari tekanan ganda: perubahan iklim dan krisis ekonomi. Di Nusa Tenggara Timur, El Nino memicu kekeringan panjang sepanjang musim tanam 2023–2024 yang merusak ribuan hektare lahan jagung dan padi di Sikka dan Sumba Timur, sumber pangan pokok masyarakat setempat.
Ketika ketahanan pangan rumah tangga terganggu, asupan gizi balita menjadi korban pertama. Penelitian FEB UGM mengonfirmasi hal ini. Setiap kenaikan satu satuan kapasitas adaptasi iklim menurunkan prevalensi stunting sekitar 2,9%, sementara mitigasi sekitar 1,4%. Artinya, daerah paling lemah kapasitas adaptasi iklimnya juga paling rentan mengalami lonjakan stunting.
Tekanan ekonomi turut memperberat kerentanan ini. Inflasi pangan memaksa banyak rumah tangga berpenghasilan rendah beralih ke pangan yang lebih murah, tetapi kurang bergizi, pola yang oleh berbagai kajian dikaitkan dengan menurunnya kualitas asupan gizi anak. Kombinasi cuaca ekstrem dan pelemahan daya beli inilah yang membuat sejumlah daerah, alih-alih mengikuti tren nasional, justru mencatat kenaikan stunting.
Meski demikian, kabar baik ini rapuh. Target 2025 dipatok 18,8%, RPJMN menetapkan 14,2% pada 2029, dan RPJPN mematok 5% pada 2045. Artinya, dalam lima tahun ke depan, Indonesia harus memangkas lebih dari lima poin persentase lagi, pekerjaan besar di tengah kondisi fiskal yang jauh lebih sulit.