"Jadi sudah menjadi sesuatu yang lumrah bagi saya kalau ada kepala daerah ikut terjangkit COVID-19, ketika melayani orang-orang pusat atau begitu banyak ke Jakarta mengurus anggaran dan kebijakan-kebijakan. Bahkan banyak kepala daerah dan pejabat-pejabat OPD berangkat perjalanan dinas ke Jakarta dan berhari-hari bahkan berlama-lama ke Jakarta hanya untuk bertemu orang-orang di pemerintahan pusat, akhirnya berakibat rakyat di daerahnya terlantar berhari-hari," tuturnya.
Belum lagi kalau kepala daerah tersebut maju lagi sebagai petahana di Pilkada 2020. Maka dipusingkan dengan urusan bolak-balik soal rekomendasi dukungan DPP Parpol. DPP Parpol ada di Jakarta karena pemilik partai adalah DPP, di daerah hanya membantu DPP. Jadi bertambah dua kali lipat ketidakfokusan mengurus penanggulangan wabah COVID-19 di daerah masing-masing. Akhirnya apa? Protokol kesehatan COVID-19 goyah, ketika pimpinan daerah sedang mencari tiket partai di pusat kekuasaan.
"Jadi apanya yang penting dengan Pilkada 2020 ini ketimbang mendahulukan kesehatan masyarakat dan dampaknya dari wabah COVID-19 yang mematikan.
Reporter: Siswanto Azis
Editor: Haerani Hambali