“Ditekankan kepada bendahara, PPK dan PPTK yang baru untuk koordinasi dan konsultasi kepada BPKAD dan Inspektorat serta kehati-hatian dalam membuat laporan pertanggung jawaban,” tegasnya, pada kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang APBD Sultra tahun 2020, Jumat (31/1/2020).
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Laode Ahmad P Balombo yang melakukan sosialisasi menjelaskan,
APBD merupakan produk kebijakan daerah yang mencerminkan komposisi anggaran daerah tersebut. Karena dari APBD mengalir rumusan bagaimana arah pembangunan dan skala prioritas yang dicetuskan oleh pemerintah dan dibahas bersama kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Kepala OPD Provinsi Sultra saat memaparkan program. foto istimewa
Sumber keuangan tersebut, berasal dari rakyat melalui pajak retribusi sampai pada pemanfaatan kekayaan daerah. Peran eksekutif, legislatif dan yudikatif diberi amanah oleh rakyat untuk menjaga stabilitas pemerintah, agar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
"Kalau ini bisa kita jaga, maka daerah akan semakin kuat dan visi misi bapak Gubernur dan Wakil gubernur membangun Sultra akan teralisasi dengan lancar tanpa hambatan yang berarti," ungkap Pj Sekertaris Daerah, Laode Ahmad sembari mengarahkan.
